Kemenperin Beri Jadwal Baru Suntik Mati Ponsel BM

Kemenperin Beri Jadwal Baru Suntik Mati Ponsel BM

Meski aturan IMEI telah diterbitkan pada 18 April 2020 lalu, peredaran ponsel black market (BM) disebut masih marak sehingga aturan itu masih belum efektif. Pemerintah pun menjanjikan peraturan IMEI untuk ‘suntik mati’ ponsel BM berjalan pada jadwal baru, yaitu 24 Agustus 2020.

Hal itu dikemukakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) beberapa waktu silam. Adapun penyebab pengendalian ponsel ilegal tersebut gagal dijalankan pemerintah adalah karena tiadanya pemblokiran oleh Central Equipment Identity Register (CEIR) lantaran belum beroperasi.

Kala itu, Achmad Rodjih selaku Direktur Industri Elektronika dan telematika Ditjen ILMATE menyebutkan, aturan IMEI ponsel BM ini diharapkan dapat berjalan secara efektif pada 24 Agustus 2020 mendatang.

CEIR ini sejatinya akan menjadi acuan bagi para operator seluler untuk memblokir ponsel-ponsel yang nomor IMEI-nya tak terdaftar alias ponsel BM. Jadi, ponsel yang nomor IMEI yang tidak terdaftar di mesin tersebut, nantinya tidak akan bisa terhubung dengan jaringan seluler dari operator yang ada di Indonesia.

Terkait informasi terbaru akan aturan IMEI ponsel BM ini, kami telah menghubungi Dirjen ILMATE Taufik Bawazier. Namun sampai berita ini diterbitkan, masih belum ada jawaban dari Dirjen ILMATE.

Diketahui sebelumnya, untuk memerangi peredaran ponsel BM, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, menerbitkan Peraturan Menteri masing-masing. Aturan IMEI ponsel BM ini juga melibatkan peran dari pihak Bea Cukai hingga operator seluler.

Diteken pada tangga 18 Oktober 2019, pemerintah pun gencar melakukan sosialisasi kebijakan tersebut selama enam bulan sampai akhirnya resmi diimplementasikan 18 April 2020. Namun sayangnya, aturan IMEI ponsel BM ini ternyata belum berjalan. Kasus PS Store yang heboh beberapa waktu lalu menjadi suatu gambaran kalau hape ilegal masih banyak di Tanah Air.

Spread the love